Merahputihupdate.com,TULUNGAGUNG — Dinas Komunikasi dan Informatikaĥ (Kominfo) Kabupaten Tulungagung terus berkomitmen mengawal transparansi keterbukaan informasi publik terkait pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026.

Melalui peran edukasi publik ini, Dinas Kominfo memastikan masyarakat dapat memantau secara langsung akuntabilitas penggunaan dana cukai yang disalurkan untuk penguatan mutu pelayanan kesehatan di daerah.

Berdasarkan publikasi keterbukaan informasi publik Dinas Kominfo, alokasi DBHCHT 2026 difokuskan untuk mendukung modernisasi sarana prasarana medis di RSUD Campurdarat dr. Karneni. Pemanfaatan anggaran tersebut terbagi dalam dua tahap:

Baca Lainnya :

• Ketok Palu P-APBD 2026, DPRD Tulungagung Kasih 12 Catatan Penting0
• Plt. Bupati Tulungagung Baharudin Pimpin Apel Kebangsaan 3 Pilar0
• Plt. Bupati Tulungagung Lepas Dua Tim Muda ke Piala Suratin Jatim0
• Plt Bupati Ahmad Baharudin Pimpin Pembagian 10.000 Bendera Merah Putih Sambut HUT Ke-81 RI0
• Plt Bupati Tulungagung Buka Gerakan Pangan Murah 2026, Tegaskan Stok Pangan Aman dan Terjangkau0

Alokasi DBHCHT Murni 2026: Sebesar Rp97.419.000 dialokasikan untuk pengadaan 2 unit alat kesehatan, dengan jadwal realisasi mulai September 2026.

Perubahan Anggaran Keuangan (PAK): Tambahan penyesuaian pagu sebesar Rp112.332.000 disiapkan untuk memperkuat pengadaan alat medis.

Total Pengelolaan Anggaran: Mencapai total Rp209.751.000 untuk pengadaan total 5 unit alat kesehatan vital.

Dari data yang disampaikan pihakh RSUD Campurdarat dr. Karneni, keseluruhan anggaran tersebut direalisasikan untuk pengadaan 1 Unit Patient Monitor (pemantau kondisi fisiologis pasien) serta 4 Unit Infus Pump (pengatur laju cairan infus presisi tinggi). Penambahan perangkat medis modern ini menjadi bagian esensial dalam menjaga standar keselamatan pasien dan respons penanganan medis darurat di lapangan.

Dinas Kominfo Kabupaten Tulungagung menegaskan bahwa penyebarluasan rincian anggaran ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui keterbukaan informasi ini, masyarakat diharapkan dapat aktif mengawal pemanfaatan DBHCHT agar manfaat cukai tembakau dapat dirasakan langsung oleh warga Tulungagung secara optimal dan tepat sasaran.