Tulungagung, MPU — Sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Tulungagung kini memperketat akses lingkungan sekolah dengan menempatkan security atau satpam dari perusahaan outsourcing. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan persoalan baru bagi kalangan jurnalis dan pemerhati publik yang merasa kesulitan melakukan konfirmasi maupun peliputan di lingkungan sekolah.

Dari penelusuran lapangan, para wartawan kerap dihalangi petugas keamanan saat hendak menemui kepala sekolah atau humas, dengan alasan harus membuat janji terlebih dahulu. Sementara itu, pihak sekolah sering kali tidak merespons panggilan telepon maupun pesan WhatsApp dari media.

Kondisi ini membuat sejumlah pihak mempertanyakan komitmen transparansi lembaga pendidikan negeri, yang sejatinya dibiayai oleh uang negara.

Baca Lainnya :

• Peringati Hari Santri, Polres Tulungagung Bagikan 15 Ton Beras untuk 60 Ponpes0
• Kapolres Tulungagung Tebar 5.000 Benih Ikan Tombro Di Sungai Ngrowo0

LSM IMI: Kebijakan Ini Menutup Diri dari Kontrol Publik

Ketua LSM Investigasi Masyarakat Independen (IMI), Topan Kristiantoro, menilai kebijakan sekolah tersebut tidak mencerminkan semangat keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Sekolah itu lembaga publik, bukan lembaga privat. Ketika jurnalis datang untuk konfirmasi, itu bagian dari fungsi kontrol sosial. Tapi kalau malah dibentengi satpam outsourcing dan wartawan disuruh janji dulu, ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak sehat,” tegas Topan.

Ia menambahkan, sikap menutup diri dari media justru menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, seolah-olah ada hal yang ingin disembunyikan dari publik.

“Kalau semuanya transparan, kenapa takut ditemui wartawan?” ujarnya.

Dana Pengamanan dan Efisiensi Dipertanyakan

Topan juga mempertanyakan sumber dana yang digunakan untuk menggaji security dari perusahaan outsourcing tersebut.

“Harus jelas, apakah dana pengamanan ini diambil dari Dana BOS, BOPD, atau pos lain. Kalau dari BOS, perlu dikaji apakah sesuai juknisnya. Karena BOS seharusnya difokuskan untuk kegiatan belajar mengajar, bukan pengamanan yang berlebihan,” tambahnya.

Menurutnya, akan lebih efisien bila sekolah mempekerjakan tenaga lokal atau honorer internal untuk menjaga lingkungan sekolah, ketimbang menggunakan jasa outsourcing yang biayanya jauh lebih besar.

“Memberdayakan warga sekitar juga bisa mempererat hubungan sosial antara sekolah dan lingkungan. Selain hemat, masyarakat ikut merasa memiliki,” lanjutnya.

Keterbukaan Harus Jadi Contoh

LSM IMI meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat turun tangan untuk meninjau praktik penggunaan tenaga keamanan outsourcing di sekolah-sekolah negeri.

“Sekolah harus jadi contoh transparansi, bukan malah menutup diri. Kalau wartawan atau LSM dilarang masuk, publik tentu curiga. Jangan sampai lembaga pendidikan justru jadi benteng yang sulit diakses,” tutup Topan.