TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Komitmen nyata ini ditunjukkan melalui pembukaan Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas (Muspadi) Kabupaten Tulungagung Tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (23/6/2026).

Acara strategis ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, organisasi perempuan, komunitas disabilitas, akademisi, organisasi masyarakat, serta perwakilan anak. Forum ini difungsikan sebagai wadah utama untuk menghimpun aspirasi kelompok rentan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Pembangunan Harus Menghadirkan Keadilan
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Tulungagung H. Ahmad Baharudin menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Keberadaan Muspadi menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pembangunan,” ujar Ahmad Baharudin.
Beliau mengakui bahwa forum perencanaan pembangunan reguler selama ini belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok rentan. Akibatnya, banyak kebutuhan mereka yang belum terakomodasi secara optimal. Muspadi hadir sebagai ruang khusus untuk memotong sumbatan komunikasi tersebut.
Data Tantangan Kelompok Rentan di Tulungagung (Data 2025)
Berdasarkan paparan dalam forum, Pemkab Tulungagung mencatat sejumlah tantangan besar yang dihadapi oleh kelompok perempuan, anak, dan disabilitas sepanjang tahun 2025:

Kelompok SasaranStatistik & Isu Strategis (Tahun 2025)
Perempuan• Jumlahnya hampir separuh dari total 1,142 juta jiwa penduduk Tulungagung.
• Masih menghadapi isu kesetaraan gender di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.
• Tercatat 18 laporan pengaduan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Anak• Masih marak kasus kekerasan fisik, seksual, hingga penelantaran.
• Tercatat 243 laporan pada ULT PSAI.
• Tercatat 70 laporan pengaduan anak yang masuk ke UPTD PPA.
Penyandang Disabilitas• Berdasarkan kajian Bappeda, diperkirakan ada 34 ribu jiwa penyandang disabilitas.
• Membutuhkan dukungan kebijakan yang konkret serta akses pelayanan publik yang lebih inklusif.

Mengusung Semangat "No One Left Behind"
Dengan mengusung tema “Suara Perempuan, Anak dan Disabilitas untuk Pembangunan Tulungagung yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkarakter”, forum ini diharapkan tidak hanya melahirkan rekomendasi program, tetapi juga membangun kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga media.
Mengakhiri sambutannya, Plt. Bupati Tulungagung secara resmi membuka Muspadi 2026 dengan harapan besar agar Tulungagung bertransformasi menjadi daerah yang benar-benar layak anak dan ramah disabilitas.
“Muspadi bukan sekadar forum musyawarah, melainkan langkah nyata untuk memastikan tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal (no one left behind) dalam proses pembangunan. Pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang mampu mendengar dan mengakomodasi suara seluruh warganya,” tegasnya menutup sambutan.